Studi Kasus terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022 dalam Kasus Dago Elos Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Terkait

Authors

  • Amanda Khoirunnisa Salsabila Universitas Padjadjaran
  • Dr. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H., CN. Universitas Padjadjaran
  • Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.294

Keywords:

Dago Elos, Illegal Action, Legal Protection, Judicial Review Verdict

Abstract

A person or legal entity that acquires rights to land must register their land ownership. However, land ownership can also lead to disputes, such as the dispute over former eigendom verponding land numbers 3740, 3741, and 3742 in Dago Elos. The Defendants have occupied the land for years without issues, and some have certificates of land ownership or building rights. In the verdict of Judicial Review Case Number 109 PK/Pdt/2022, the Defendants' actions in occupying the disputed land were deemed illegal. Therefore, the author is interested in analyzing whether the Defendants' actions meet the elements of illegal actions according to Article 1365 of the Civil Code and related regulations, and to what extent the Defendants are protected by the verdict. The research was conducted using a normative juridical method, with literature review generating descriptive notes and data, and utilizing a statutory approach. The results show that the Defendants' actions in occupying the disputed land do not constitute illegal actions under Article 1365 of the Civil Code due to the lack of elements. No legal protection can be provided because the verdict is final. The judge did not provide legal reasoning based on the juridical alignment between legal facts, evidence, and the legal basis of statutory regulations.

References

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan? Undang: Jurnal Hukum, 1(2), 371.

Isnantiana, N. I. (2018). Legal Reasoning dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. Jurnal Islamadina, 28(2), 54.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompas.com. (2023, February 2). PR Kementerian ATR Selesaikan Lebih dari 20.000 Bidang Tanah Sengketa dan Konflik. Kompas Money. Retrieved April 17, 2024, from https://money.kompas.com/read/2023/02/02/051000626/pr-kementerian-atr-selesaikan-lebih-dari-20000-bidang-tanah-sengketa-dan

Kusumaatmadja, M. (n.d.). Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Binacipta.

Parlindungan, A. P. (1990). Pendaftaran Tanah di Indonesia. Mandar Maju.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Atas Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Prodjodikoro, R. W. (1979). Asas-Asas Hukum Perdata. Sumur Bandung.

Putri, T. D. A., & Susilowati, I. F. (2024, Januari). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/Pdt/2022 Terkait Penguasaan Tanah Bekas Eigendom Verponding. e-journal UNESA, 99.

Putusan Kasasi Nomor 934 K/Pdt/2019 sebagai Putusan Kasasi.

Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg sebagai Putusan Pertama.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 570/Pdt/2017/PT.Bdg sebagai Putusan Banding.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022 sebagai Putusan Kasasi.

Santoso, U. (2016, September). Penyelesaian Sengketa Dalam pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Perspektif, 21(3), 192-193.

Soeparmono, R. (2005). Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Mandar Maju.

Suseno, F. M. (2016). Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. PT Gramedia Pustaka Utama.

Syahrani, H. (2013). Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. PT Alumni.

Triningsih, A., & Aditya, Z. F. (2019, Desember). Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Rechts Vinding, 8(3), 330.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Published

2024-05-27

How to Cite

Amanda Khoirunnisa Salsabila, Dr. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H., CN., & Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. (2024). Studi Kasus terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109 PK/Pdt/2022 dalam Kasus Dago Elos Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Terkait. Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 1(3), 96–110. https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.294

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.