Problematik Pemberian Status Justice Collaborator pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi
DOI:
https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1212Keywords:
Justice Collaborator, Criminal, CorruptionAbstract
Granting Justice Collaborator (JC) status to perpetrators of criminal acts of corruption is one of the law enforcement strategies aimed at uncovering a wider network of corruption crimes. However, its implementation raises various problems, both in terms of law, morals and justice. This research aims to analyze the regulations underlying the granting of JC status, the criteria for its application, and the challenges that arise in practice. This study uses a juridical-normative method with an analytical approach to statutory regulations, court decisions and legal literature. The research results show that the granting of JC status is often no transparent, giving rise to controversy regarding the integrity of its implementation. Apart from that, there is a discrepancy between the ideal JC criteria as regulated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2011 and the practice of granting JC status. This has an impact on public trust in the criminal justice system. For this reason, it is necessary to strengthen regulations and tighter supervision so that granting JC status is in accordance with the principles of justice, transparency and accountability.
References
Agus, M. (2023). Perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus korupsi: Perspektif sistem peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum & Peradilan, 25(4), 67-85.
Dewi, A., & Fajar, H. (2021). Tantangan hukum dalam perlindungan saksi dan pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 85-100.
Hadi, A. (2021). Perlindungan terhadap justice collaborator dalam kasus korupsi: Analisis terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(3), 180-197.
Hidayat, A., & Rachmawati, S. (2021). Implementasi perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 31(2), 112-129.
Mukti, F. (2023). Analisis peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi justice collaborator di kasus korupsi. Jurnal Keamanan Nasional, 19(3), 204-221.
Prasetyo, E., & Nurhadi, Y. (2022). Peran justice collaborator dalam pengungkapan kasus korupsi: Perspektif hukum pidana. Jurnal Hukum Pidana, 9(1), 77-94.
Saragih, Y. M. (2017). Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Al-Adl: Jurnal Hukum, 59.
Saragih, Y. M. (2022). Pengantar hukum pidana: Transisi hukum di Indonesia. CV Tungga Esti.
Saragih, Y. M. (2024). Mengenal delik-delik tindak pidana korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi. CV Tahta Media Group.
Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis yuridis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut pelaku tindak pidana korupsi. Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 33-44.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
