Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1828Keywords:
freedom of contract, business contract, contract law, legal protection, legal principlesAbstract
The principle of freedom of contract is a fundamental tenet in contract law that grants parties the autonomy to determine the content, form, and subjects of an agreement. In the context of business contracts in Indonesia, this principle plays a vital role in providing flexibility for business actors to regulate their legal relationships independently. However, in practice, the implementation of this principle often faces various challenges, such as unequal bargaining power between parties and legal interventions aimed at protecting weaker parties. This study aims to analyze how the principle of freedom of contract is applied in the practice of business contracts in Indonesia, as well as the legal boundaries that limit such freedom. A normative juridical method is employed, using statutory and case study approaches. The findings indicate that contractual freedom in Indonesia is not absolute but is restricted by positive law, propriety, and public order. Therefore, a balance is required between contractual freedom and legal protection in the drafting of business contracts.
References
Ali, A., Fitrian, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 270–278. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234
Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan hukum kontrak dalam perspektif hukum kontrak kontemporer. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 55. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68
Harianto, D. (2016). Asas kebebasan berkontrak: Problematika penerapannya dalam kontrak baku antara konsumen dengan pelaku usaha. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 11, 145–156.
Keadaan, P., Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perusahaan Modal Ventura, & Pasangan Usaha. (2017). Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil pada perusahaan modal ventura dengan pasangan usaha (Studi Kasus PT X Ventura).
Marzuki, P. M. (2017). Pengantar ilmu hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
Meliala, R. (2020). Klausula eksonerasi dalam kontrak bisnis: Perspektif perlindungan konsumen. Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(1), 112–123.
Muhammad, A. (2019). Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor pembatas kebebasan berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum, 14(2), 283. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4196
Muhammad, S. (2015). Karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. Perspektif Hukum, 15(1), 68–84. https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.28
Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1), 1–20.
Sindy, S. (2014). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang merugikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lex Privatum, 2(2), 79–86.
Subekti, R. (2005). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Sutedi, A. (2014). Hukum kontrak dan perlindungan konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Tutik, T. T. (2008). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Yustiawan, A. (2022). Asas kebebasan berkontrak dalam perspektif keadilan: Studi kasus klausula eksklusif dalam kontrak waralaba. Jurnal Yuridika, 37(2), 233–248. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.2022.233-248
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
