Policy Impact dalam Penyusunan APBDes terhadap Realisasi Implementasi Anggaran di Desa Plumbon, Kecamatan Indramayu
DOI:
https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.961Keywords:
Preparation of the Village Budget, implementation of the Village Budget, Village RegulationsAbstract
The preparation of the Village Budget is carried out by involving the community through village deliberations. After being approved by the village deliberation, the Village Budget is then submitted to the Village Consultative Body (BPD) to be stipulated as a village regulation. After being enacted, the Village Budget can be used as a reference in implementing development activities and public services in the village. This research is a type of qualitative research with the aim of finding out evidence related to the preparation of the village budget and income whether or not it is in accordance with Village Regulation No. 9 of 2022 concerning the Village Revenue and Expenditure Budget. This type of research method is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that the preparation of the Village Budget and the implementation of the Village Budget are in accordance with Village Regulation No. 9 of 2022.
References
Abidin, B., & Sujianto. (2020). Evaluasi program Desa Mekarsari. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(1).
Arbi. (2007). Perwakilan politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Dahlan, M. A., dkk. (1993). Pengembangan inovasi administrasi pemerintah desa. Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 5–6. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Efendi, K. (2010). Penguatan pemerintahan desa. Bandung: Indra Prhasasta.
Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika hukum pemerintah desa. Jurnal Fiat Ilmu Hukum, 8(3).
Kusnadi, A. (2015). Perkembangan politik hukum pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 2(3).
Pratiwi, A. (2021). Penerapan e-government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintah desa. Jurnal Praja, 9(3).
Rangsha Vany, L. O., dkk. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan sumber daya manusia di Desa Losari Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah. Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik (JMIAP), 4(4).
Saparin. (1986). Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sari, Y. K. (n.d.). Evaluasi program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa (Suatu kajian pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Kabupaten Bojonegoro pada Balai Besar Pemerintah Desa di Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 5(2).
Sialagan, M. F. (2020). Analisis hukum tentang penataan desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dilihat dari Undang-Undang Desa. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 6(1), Januari.
Sugiman. (2018). Pemerintah desa. Jurnal Binamulia Hukum, 7(1), Juli.
Sumpeno, W. (2011). Perencanaan desa terpadu (Edisi Kedua). Banda Aceh: Read.
Tjokroamidjojo, B. (1993). Perencanaan pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
