Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor
DOI:
https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551Keywords:
Special Economic Zones, Investors, Legal ProtectionAbstract
Special Economic Zones (SEZs) in Indonesia serve as strategic instruments to attract domestic and foreign investments and accelerate economic growth in specific regions. Legal certainty within SEZs, encompassing regulatory stability, transparent licensing procedures, and effective legal protection, plays a crucial role in shaping investor perceptions and decisions. This research employs a normative juridical research method, focusing on the study of applicable legal norms or rules to analyze, interpret, and examine relevant legal principles. The findings indicate that investor perceptions of legal certainty are significantly influenced by regulatory complexity and consistency, transparent licensing procedures, and adequate legal protections. Investors tend to favor investment environments offering clear regulations, efficient licensing processes, and robust legal protections to mitigate investment risks. Based on these findings, it is recommended to enhance regulatory transparency and consistency, streamline licensing processes, strengthen legal protections, and improve investor education on SEZ regulations and legal protections. These steps are expected to enhance the attractiveness of SEZs as competitive and sustainable investment destinations, contributing significantly to regional economic growth.
References
Dapu, F. M. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Investasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lex Crimen, 3(3).
Darnia, M. E., Sihombing, L. M., Vivian, V., Putri, P., Dewi, R., Hutasoit, A., & Sitompul, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(2), 1-14.
Panjaitan, P. U. (2013). Analisis Hukum Fasilitas Bagi Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. USU Law Journal, 1(2), 112-123.
Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).
Ramdani, Z. A. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Planoearth, 5(1), 1-6.
Siagian, E. B. (2023). Kepastian Hukum dalam Perolehan Hak Atas Tanah dalam Kegiatan Penanaman Modal dalam Perspektif Hukum Investasi (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
Sihaloho, T., & Muna, N. (2010). Kajian dampak ekonomi pembentukan kawasan ekonomi khusus. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 4(1), 75-101.
Suryani, N. I., & Febriani, R. E. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur. Convergence: The Journal of Economic Development, 1(2), 40-54.
Suteja, I. W., & Wahyuningsih, S. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Kuliner Lokal Dalam Menunjang Kegiatan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Media bina ilmiah, 14(2), 2035-2042.
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.
Tersiana, A. (2018). Metode penelitian. Anak Hebat Indonesia.
Yesuari, A. P. (2010). Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus. Bulletin Tata Ruang Edisi, 3.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
