Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
DOI:
https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256Keywords:
Criminal Liability, Criminal Acts of Social Gathering Fraud, Undang-Undang ITE, KUHPAbstract
Cybercrime is a criminal act using computer technology which will increase in 2022 based on data from the National Police Bareskim, namely around 8,831 cases. The crime of fraud online or via electronic media, namely fraud at online social gatherings. Fraud is generally regulated in Article 378 Book II Chapter XXV of KUHP which has changed with the enactment of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (or known as the KUHP Nasional) in Article 492 Chapter XXVII concerning Criminal Acts of Fraud and specifically in Article 28 paragraph (1) of concerning Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik regarding electronic transaction fraud. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and case studies on online social gathering fraud cases. The research results show that criminal liability in cases of online social gathering fraud according to the Information and Electronic Transactions Law must fulfill the elements of the article: setiap orang; dengan sengaja; mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik; berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan; yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. The aim of criminal law is to make the defendant realize his mistake and prevent him from repeating the crime he committed.
References
Artikel Jurnal
Dewi, E. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 296–302.
Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7(1), 104.
Samudra, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(1), 59–74.
Sanggo, P. A., & Lukitasari, D. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Recidive, 3(2), 221–230.
Buku Teks
Arief, B. N. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: PT CITRA ADITYA BAKTI.
Chazawi, A., & Ferdian, A. (2023). TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (EDISI REVISI KEDUA): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kedua). Malang: Media Nusa Creative.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Sitompul, J. (2012). Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.
Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Penelitian Hukum
Tirto, M. (2021). TINDAK PIDANA PENIPUAN (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Universitas Islam Kalimantan MAB.
Werinussa, M. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online. Universitas Pattimura.
Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)
Polri, P. B. (n.d.). Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat. Retrieved October 28, 2023, from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



