Pelindungan Data Pribadi Konsumen pada Perusahaan E-commerce yang Mengalami Kepailitan di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Authors

  • Thiara Octaviani Putri Universitas Padjadjaran
  • Muhamad Farudin Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1355

Keywords:

data protection, bankruptcy, e-commerce

Abstract

The rapid growth of e-commerce has increased the urgency of personal data protection, especially in cases of corporate bankruptcy. Legal uncertainty regarding the status of personal data in bankruptcy assets poses privacy risks. This study examines regulatory gaps in the Bankruptcy and PKPU Law (UU KPKPU) and the Personal Data Protection Law (UU PDP) concerning consumer personal data protection in bankrupt e-commerce companies. This research employs a normative juridical method by analyzing applicable legal norms. This approach reviews legislation, jurisprudence, and other legal documents to understand and evaluate the legal application of personal data protection in e-commerce bankruptcy. The study finds that personal data protection remains a legal obligation for bankrupt e-commerce companies under the UU PDP. However, legal gaps in the UU PDP and UU KPKPU regarding bankruptcy require regulatory harmonization to safeguard consumer privacy rights.

References

Alaysia, A. N., Putri, P. A. J., & Setiawati, D. (2023). Hukum Kepailitan Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 26541–26550.

Amini, F. (2024). Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepailit oleh Pengadilan Niaga. Jurnal Thengkyang, 9(2), 182–190.

Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan. 2(3), 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601

Badan Pusat Statistika. (2023). eCommerce 2022/2023 01. In Badan Statistiks Nasional (BPS). Diambil dari https://www.bps.go.id/

Fuady, M. (2014). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA, 2(1), 20–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182

Indonesia, P. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. , (2004).

Indonesia, P. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. , (2019).

Indonesia, P. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. , (2019).

Indonesia, P. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. , (2022). Indonesia.

Nabila, L., & Setianingrum, R. B. (2024). Analisis Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna E-commerce Menurut Perspektif Hukum di Indonesia. Media of Law and Sharia, 6(1), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v6i1.138

Prasetyo, R. B. (2023). Pengaruh E-commerce dalam Dunia Bisnis. JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis, 1(01), 1–11. https://doi.org/10.59561/jmeb.v1i01.92

Rahmi, Q., Kamal, S. R., Nabilla, S., Atailah, I., & Salat, J. (2023). ANALISIS BIG DATA PADA APLIKASI E-COMMERCE DENGAN. Jurnal Literasi Indormatika, 2(4), 1–5.

Rusli, T. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Lampung: UBL Press.

Sinaga, N. A. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 158–173. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129

Soekanto, S. (1981). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 132–142. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484

Tua, J. S. M. (2020). Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia. To-Ra, 5(3), 103–122. Diambil dari http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1592

Waluyo, D. (2024). Era Baru Pelindungan Data Pribadi. Diambil dari Portal Informasi Indonesia website: https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi

Wijaya, H., Yuliawan, I., & Susilo, A. B. (2024). Aspek Hukum Kepailitan dalam Hukum Positif. Indonesia Journal, 5(2), 118–125.

Yoga, I. M. W. P., Ramli, A. M., & Ramli, T. S. (2025). Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Melalui Mekanisme Register of Processing Activities (ROPA) : Studi Komparatif Antara UU PDP dengan GDPR. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1(4), 276.

Downloads

Published

2025-02-17

How to Cite

Thiara Octaviani Putri, & Muhamad Farudin. (2025). Pelindungan Data Pribadi Konsumen pada Perusahaan E-commerce yang Mengalami Kepailitan di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 2(1), 260–279. https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1355