Status Hukum Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Yang Sementara Disengketakan Oleh Ahli Waris dan Masyarakat Desa Tolitehuyu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara
DOI:
https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.134Keywords:
Land Dispute Resolution, Village Government, Not Yet CertifiedAbstract
This research aims to find out the legal status of uncertified land that is disputed by the heirs and the community of Tolitehuyu village, Monano District, North Gorontalo Regency and to find out the form of legal settlement by the Tolitehuyu Village Government regarding disputed uncertified land. This research uses empirical methods. The results of this research show that the legal status of land ownership by the people of Tolitehuyu Village, Monano District, North Gorontalo Regency, some have a certificate and some do not have a certificate for the land they own. Where those who already have a legal status certificate are already the property of that community. Furthermore, for those who do not yet have a certificate, the legal status of their land is unclear or still weak. So the legal status must be registered with the National Land Agency of North Gorontalo Regency in accordance with the provisions of the applicable laws. The role of the Tolitehuyu Village Government in resolving uncertified land disputes in the community can be achieved by mediating through an intermediary called a modiator. The process of resolving land disputes by the Tolitehuyu Village Government is carried out in stages, namely submitting a complaint to the hamlet head, head The village presents the parties to the dispute, collects data, mediates and reads the decision.
References
Bambang Eko Supriyadi. 2013 Hukum Agraria Kuhutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara. Jakarta, Rajawali Pers.
Bambang Sunggono. 2012. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Dewi Rohmani. 2011. Perubahan Social Budaya Pada Upacara Adat Saparan Ki Ageng Wonolelo dipondok Wonolelo WidodomartaniNgemplakSleman Yokyakarta. UNY.
Fence M. Wantu, Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2011.
H.M. Arba, SH.,M.Hum. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta, sinar Grafika.
Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta : Transmedia Pustaka 2010.
Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2010).
Muhmmad Rizqi. (2017). Kepemilihkan Hak Atas Tanah Akibat Perkawinan Campur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Jurnal ilmiah. Lombok Barat.
Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yokyakarta, Pustaka Pelajar.
Novyta Uktolseja.2021. Hukum Agraria. Jawa Tengah. Lakeisha.
Rahmat Ramadhani. Dasar-Dasar Hukum Agraria. Medan, Pustaka Prima, 2019.
Soejono Soekanto. 2014. Pengantaran penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. bandung: Alfabeta.
Sumarto. “Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Sulation Oleh Badan Pertanahan Nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat konflik pertannahan kemendagri RI tanggal 19 September, 2012.
Urip Santoso, 2010. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Urip Santoso, S.H.,M.H. Oktober 2017. Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Kencana.
Urip Santoso,S.H.,M.H. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif.
Yayan Riyanto. Malpraktek Profesi Advokat Di Indonesia. Media Nusa Creative. Desember 2020.
Abdul Hamid Usman. (Juni 2020). Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. Jurnal kepastian hukum dan keadilan. Vol.1 No. 2.
Aden Lukman, Mach. Djais. (2019). Impementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan. Notarius, Vol.12, No.1.
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Hadi Irawan, Ida Bagus Rai Djaja, Nyoman A. Martana. Studi Kasus Tentang Sertifikat Ganda Di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mondoyo, Kabupaten Jembrana. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.01, No.02. 2013.
I Gusti Agung, Dwi Satya Permana, I Ketut Sandi Sudarsana. (juli 2014) Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilihkan Bidang Tanah. Journal Ilmu Hukum. Vol.02, No.05.
Indah Sari, SH, M.Si. (September 2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 5 No.1.
Indah Sari. 2017. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Vol 9, No 1 (2017).
Indri Hadisiswati. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. Jurnal Ahkam, Vol 2, No 1, Juli 2014.
Karel Wowor. Juli-September 2019. Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata. Leex Privatum Vol.VII, No.6. jurnal unsrat.
Limbong, Bernhard, Konflik Pertanahan (Jakarta: Margaretha Pustaka. 2012),
Mardani. 2014. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Rajawali Pars. Jakarta.
Moh. Taufiq Zulfikar Sarson, Nirwan Junus. Tahun 2022. Penyuluhan Tentang Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Peningkatan Data Kepemilikan Sertifikat Tanah. Jurnal ABDIDAS. Vol.3 No.5.
Ni Kadek Riska Ariani. A.A. Kt. Sudiana. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA).(2022) Volume. 02, Nomor 02.
Ni Kadek Riska Ariani. A.A. Kt. Sudiana. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA).(2022) Volume. 02, Nomor 02.
Nirwan Junus. 2012. Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Propinsi Gorontalo. Jurnal Pelangi Ilmu. Vol 05, No 01.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pasal 1 ayat 1
Putri Gracia Lempoy. Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 KUHPerdata. Jurnal Lex Crimen. Vol VI. No.2 Mar-Apr, 2017.
Reda Manthovani, Istiqomah. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 2 Juli Tahun 2017.
Umiyati. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertifikat Melalui Alternative Dispute Resolut ion. Jurnal Spektrum Hukum. Vol.16, No.2 (2019).
Waskito, Hadi Arnowo, Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Kencana, April 2019.
Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUP Perdata), Pasal 570. Mengatur Tentang Hak Milik.
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 1 angka 20
Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 2.
Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 26 ayat 1 dan 2.
Hapusnya Hak Atas Tanah di akses di landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atastanah.html. tanggal 13 Oktober 2015 pukul 14.23 WIB https:/yuarta.blogspot.co.id/2011/03/definisi-sengketa.html . diakses pada selasa 19 januari 2016.
Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia”. Artikel di akses pada 2 November 2023. http:/jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.
Downloads
Published
Versions
- 2024-04-03 (2)
- 2024-04-03 (1)
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
