Kepastian Hukum dalam Penerapan Teknologi Kesehatan: Perlindungan Data Pasien dan Malpraktik
DOI:
https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1230Keywords:
Legal certainty, health, Health TechnologyAbstract
The rapid development of health technology has significantly contributed to healthcare services. Technologies such as Electronic Medical Records (EMR), telemedicine, and Artificial Intelligence (AI) have improved healthcare accessibility. However, these advancements also present legal challenges, particularly regarding patient data protection and liability for medical errors (malpractice). Patients have the right to data privacy, and data breaches can have serious consequences. In Indonesia, regulations such as the Ministry of Health Regulation No. 24 of 2022 on Medical Records have been implemented to strengthen patient data security. However, legal gaps still exist, particularly concerning the responsibility of third-party technology providers. Additionally, the application of technology increases the risk of malpractice, especially in the use of AI and telemedicine, where diagnostic errors can occur. Current regulations, including Law No. 17 of 2023 on Medical Health, do not fully address liability for errors involving technology. Therefore, stronger legal certainty and more comprehensive regulations are needed to keep pace with the rapid development of health technologies.References
Artikel Jurnal
Mursalat M, H., dkk. 2022. Problematika Yuridis dan Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Poros hukum Padjadjaran. 4(1).95-96
Junia, P., dkk. 2024. Prespektif Hukum Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Berbasis Digital Kedokteran Jarak Jauh (Telemedicine). Jurnal Rectum. 6(2). 255-265
Ramanda, A.T.H., dkk.2021. Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Konsultasi Via Online Apabila Pasien Mengalami Kerugian. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum. 7(1). 1-8
Day. S.A.S, & Subekti R., 2024. Pertanggungjawaban Penyedia Sistem Rekam Medis Elektronik Dari Partner System Terhadap Kebocoran Data. Demokrasi : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. 1(3).92-101.
Heriani Istiana & Adlina N.A., 2024. Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory.2(3). 1398-1405
Widiastuti & Ropii I., 2024. Implementasi Telemedis di Indonesia: Analisis Hukum Perlindungan Hak Pasien dan Tenaga Medis. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. 5(2).209-217
Trenggono P.H, & Bachtiar Adang. 2023. Peran Artificial Intelligence Dalam Pelayanan Kesehatan: Systematic Review. Jurnal Ners. 7(1). 444-451
Ajo, F.L.E.T.. 2022. Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia. Sibatik Journal. 1(7). 1157-1168
Utomo, H.P., Gultom, E., & Afriana A., 2020. Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 8(2). 168-185
Benuf Kornelius & Azhar Muhammad. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. 7(1). 20-33.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Buku Teks
Siregar, R.A., 2023. Hukum Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
Website/Internet
Contoh Penggunaan Teknologi AI Di Dunia Kesehatan. 2023. Diakses pada 10 Oktober 2024 dari https://dinkes.tegalkota.go.id/berita/detail/10-contoh-penggunaan-teknologi-ai-di-dunia-kesehatan.
Lintang Indira. 10 Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Yang Paling Menggemparkan. 2024. Diakses pada 10 Oktober dari https://www.inilah.com/kasus-kebocoran-data-di-indonesia.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang klinik
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
