Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan  Komanditer (Cv)

Yosephine Adinda Dwika Sandra; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

doi:10.62383/jembatan.v1i3.449

Authors

Yosephine Adinda Dwika Sandra Universitas Sebelas Maret
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Universitas Sebelas Maret

DOI:

https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.449

Keywords:

Marriage Agreement, Husband and Wife, Joint Property, CV

Abstract

This research aims to analyze the form of protection for joint assets and the rights of each party in the marriage agreement as well as the implications of the marriage agreement for husband and wife in limited partnership (CV) businesses. The research method used by the researcher is normative research with prescriptive research characteristics whose research approach is a statutory approach and a case approach. The data collection technique used is literature study, with the syllogism method and deductive thinking as an analysis technique. The results of the research highlight the role of marriage agreements as a form of protection not only for joint assets but also the rights of husband and wife business actors, especially CVs. Apart from that, it was also found that the marriage agreement was a form of protection from the risks associated with the CV business.

References

Buku

Damanhuri HR, H. A. (2007). Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: CV Mandar Maju.

Manaf, A. (2006). Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung. Bandung: CV Mandar Maju.

Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Meliala, D. S. (2006). Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia.

Saleh, K. W. (1980). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susanto, H. (2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian. Jakarta: Visimedia.

Syarifuddin, A. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

Abjul, A. R. (2017). PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA YANG DIPEROLEH SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. Lex Administratum, 2(2).

Ani, N. K., Nyoman, I., Budiartha, P., Ayu, I., & Widiati, P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. Jurnal Analogi Hukum, 3(1). Retrieved from https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3021.17-21

Arief, H. (2017). PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (SEBUAH TELAAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA), (2).

Faradz, H. (2008). TUJUAN DAN MANFAAT PERJANJIAN PERKAWINAN. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3).

Manan, A. (2003). Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama. Jakarta: Pustaka Bangsa.

Mokoagow, F., Simbala, Y., & Sambali, S. (2021). Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata. Lex Privatum, 9(2).

Muchsin. (2008). Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta: Varia Peradilan.

SB, R., & Bahri, S. (2023). Kedudukan Harta Bersama dalam Perjawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 6(2).

Widanarti, H. (2018). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN. DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW, 2(1).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pustaka Maya

Akbar, A. (2023, May 17). Ari Wibowo Tegaskan Perjanjian Pranikah Gak Buat Istri Miskin. CNBC Indonesia. Jakarta. Retrieved 19 March 2024 from https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230517042632-72-437977/ari-wibowo-tegaskan-perjanjian-pranikah-gak-buat-istri-miskin

Desyaningrum, R. (2023, April 17). 16 Tahun Menikah, Inge Anugrah Hanya Diberikan Nafkah Pakai Kartu Kredit oleh Ari Wibowo. Grid.Id. Jakarta. Retrieved 10 May 2024 from https://www.grid.id/read/043762816/16-tahun-menikah-inge-anugrah-hanya-diberikan-nafkah-pakai-kartu-kredit-oleh-ari-wibowo?page=all

Sari, R. P. (2023, May 9). Akui Tanda Tangan Perjanjian Pranikah Tanpa Lihat Isi, Istri Ari Wibowo: Buat Pelajaran, Jangan Terlalu Bucin. Kompas.Com. Jakarta. Retrieved 10 May 2024 from https://www.kompas.com/hype/read/2023/05/09/111856966/akui-tanda-tangan-perjanjian-pranikah-tanpa-lihat-isi-istri-ari-wibowo-buat?page=all

Tionardus, M., & Kristiyani. (2023, July 17). Pihak Ari Wibowo Yakin Tuntutan Nafkah Lampau Rp 1,03 Miliar Inge Anugrah Tak Akan Dikabulkan Hakim. Kompas.Com. Jakarta. Retrieved 10 May 2024 from https://www.kompas.com/hype/read/2023/07/17/160451966/pihak-ari-wibowo-yakin-tuntutan-nafkah-lampau-rp-103-miliar-inge-anugrah

Tionardus, M., & Pangerang, K. (2023, July 18). Saling Tuding Ari Wibowo dengan Inge Anugrah dan Tuntutan Nafkah Rp 1,03 Miliar. Kompas.Com. Jakarta. Retrieved 8 May 2024 from https://www.kompas.com/hype/read/2023/07/18/102030366/saling-tuding-ari-wibowo-dengan-inge-anugrah-dan-tuntutan-nafkah-rp-103?page=all

SKRIPSI

HARDIANSYAH, H. (2019). STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN KHI DAN KUH PERDATA. UIN RADEN FATAH PALEMBANG, PALEMBANG.

Nurlestari, M. M. (2022). Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Debitor yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg). Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.