Tanggung Jawab Pers dan Regulasi Hukum Berita Bohong dalam Pemberitaan
DOI:
https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1591Keywords:
Press, Responsibility, Regulation, Fake NewsAbstract
The dissemination of information that cannot be proven true or what is often called fake news is very vulnerable today. In reporting, the press has a responsibility in the event of an objection to a news report. Based on the Press Law, the press is obliged to serve the right of reply and the right of correction to public complaints about press coverage. Regarding fake news in Indonesia, the regulations are contained in the Criminal Code, ITE Law, Broadcasting Law and other laws. This research aims to find out the regulations that become the legal umbrella for victims of fake news perpetrated by the press and the extent to which the press is responsible for fake news in the news. The research method used is a literature study using primary, secondary and tertiary legal materials.
References
Andi Fadli, (2018). “Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar).” Jurnalisa: Jurnal Jurusan Jurnalistik Vol. 04, No. 2.
Berita Dewan Pers Etika, (2014). “Mejaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers” Pendataan Pers Tahun 2014
Dahlan Surbakti, (2015). “Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembongannyo”, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.5, No.1.
Dewan Pers, (2015). “Dasar-Dasar Kemerdekaan Dan Pembatasan Kemerdekaan Pers”, diakses dari website dewan pers tanggal 01 April 2025.
Dewan Pers, “Buku Saku Wartawan” (Jakarta Pusat: Dewan Pers,2017).
Haeru Risman dkk, (2022). “Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasah”, Mizan: Journal of Islamic Law. Vol.6, No.2.
Hijriani & Muhammad Nadzirin Anshari Nur, (2024). “Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6, No. 2.
Normand Edwin Elnizar, (2024). “Bisakah Menggugat atau Menuntut Pers atas Berita yang Merugikan?” diakses pada tanggal 28 April 2025 dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggugat-atau-menuntut-pers-atas-berita-yang-merugikan-lt65fd3ab2493db/
Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesaran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode etik jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Vivi Ariyanti, (2010). “Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol.4, No.1.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
