Proyeksitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Ketentuan Alokasi Waktu Kerja Berdasarkan Hukum Posistif
DOI:
https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.128Keywords:
Domestic Workers, Legal Protection, Working TimeAbstract
This study aims to determine and analyze the protection of domestic workers related to working time and to determine what legal remedies can be done in the event that working time exceeds working time in general. Researchers use the type of normative juridical research. This writing focuses on literature research in the form of collecting legal materials with legal approaches and concepts that are analyzed in a legal perspective. The results of this study indicate that: (1) Regulation No. 2 of 2015 on the protection of domestic servants (PRT) has not been able to reach the Act No. 13 of 2003 in the employment relationship. Since domestic workers are considered not employed “employers", they do not get the protection that the law gives to other workers. (2) the Ideal worker timing Model for domestic workers in Indonesia is still unclear. Domestic workers in Indonesia are still very vulnerable to exploitation related to inhumane working hours, especially for domestic workers who live with their employers. Therefore, it is expected that the government can immediately ratify the Domestic Workers Bill into the Domestic Workers Act
References
Amanda Adelina Harun. 2016. “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Decent Works For Domestic Workers (Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga)
Asri Wijayanti. 2014. “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika.
Azhari, Muhamad Yafi dan Abdul Halim. 2021. Perlindungan Hukum di Indonesia.” Media Iusris. Vol.4 No.2
ELSAM “Buruh Tidak Untuk Dijual”, Jakarta: Litbang LBH Pusat Dokumentasi Elsam
Ida Hanifa. 2020. “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No.2
ILO (organisasi perburuhan internasional), 2006, Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indonesi, Jakarta,
Iman Soepomo, 1987, Hukum Perburuhan- Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Djambatan,
KEMENPERIN. 2003. “Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003.” Ketenagakerjaan Prastyo, Rebdra Dwi.2019.“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal Di Indonesia.”4-5.
KEMENPERIN. 2003. “Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003.” Ketenagakerjaan Indonesia, Presiden Republik. 2020.
KEMENPERIN. 2020. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”
Mutia Cherawaty Thalib dan Nirwan Junus, 2015, Kajian Sosio Yuridis terhadap Eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo, Fakultas Hukum UNG
Mutia Cherawaty Thalib. 2020. “Masalah & Ekspetasi Pekerja Rumah Tangga dari soal Perlindungan Hingga Produk Regulasi” . Gorontalo: Ideas Publishing
Ni Putu Yulia Tirtania dan Dharma Laksana. 2015. Perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang ketenagakerjaan.”
Nur Hidayati. 2014. “Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015.” Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol.14 No.3
Shanto. 2016. “Pengertian Buruh” https://spn.or.id/pengertian-buruh/
Windi Arista.2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Jurnal Hukum Uniski. Vol. 11 Nomor2
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



