Fungsi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur
DOI:
https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1249Keywords:
Retribution, Village Market, Village Market Management, Village Original Revenue (PADes)Abstract
The Village Government has a very important function in managing all resources in the Village, one of which is the potential of the village market. The Village Market is a market built and managed by the Village Government with a place of business in the form of shops, stalls and tents or other similar names. Especially the Helanlangowuyo Village Government which is provided for traders. Based on Helanlangowuyo Village Regulation Number 6 of 2016 concerning Helanlangowuyo Village Finance Article 8 concerning the amount of village market retribution. The formulation of the problem in this study: (1) How is the Function of the Village Government in managing the Senadan Village Market to increase the original village income in Helanlangowuyo Village? (2) How does the contribution of the Senadan Village Market retribution to the original village income in Helanlangowuyo Village? (3) What are the inhibiting factors of the Village Government's Function in managing the Senadan Village Market to increase PADes in Helanlangowuyo Village? This type of research is empirical legal research which is a study of legal identification and legal effectiveness so that in its preparation, field research is carried out that utilizes data supported by primary data sources and secondary data. The results of the research and discussion show that: (1) In the management of the Senadan Village Market, the Helanlangowuyo Village Government faces challenges related to the status of the market land which is still a rental system and market facilities which are still very limited. (2) The contribution of market levies from 2021 to 2023 has decreased significantly, with the total contribution decreasing from IDR 3,275,250 in 2021 to IDR 3,027,750 in 2023. (3) The management of the Senadan Village Market faces obstacles in the form of a lack of clear regulations, low quality of human resources, lack of public awareness and inadequate conditions of facilities and infrastructure.
References
Buku
Brotodiharjo, R. S. (2004). Pengantar ilmu hukum pajak. PT Grafindo Persada.
Huda, N. N. (2015). Hukum pemerintahan desa. Setara Press.
Kamarosied, H. (2017). Pengelolaan keuangan desa dalam praktik/penerapannya di desa. Mitra Wacana Media.
Kushandajani. (2008). Otonomi desa berbasis modal sosial dalam perspektif sosio-legal. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
Maschab, M. (2013). Politik pemerintahan desa di Indonesia. PolGov.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. PT Citra Abadi.
Samuelson, P. A., & Noerdhaus, W. D. (2001). Ilmu mikro ekonomi. PT Media Global Edukasi.
Soekanto, S. (1984). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia.
Soekanto, S. (2002). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Raja Grafindo Persada.
Sunggono, B. (1997). Metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
Surianingrat, B. (1980). Desa dan kelurahan menurut UU No. 5 Tahun 1979. Metro Pos.
Widjaja, H. A. W. (2003). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. Raja Grafindo Persada.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.
Peraturan Desa Helanlangowuyo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa Helanlangowuyo.
Karya Ilmiah: Skripsi/Jurnal
Barniat, Z. (2018). Otonomi desa: Konsep teoritis dan legal. Jurnal Analisis Sosial Politik, 2(2).
Fahmi, S., & Aprialdi, D. (2021). Model pengaturan yang efektif terkait pengelolaan pasar tradisional di Indonesia. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, 16(2).
Fikri, M. A. (2022). Pemungutan retribusi pasar desa dalam menambah pendapatan asli desa. Jurist-Diction, 5(4).
Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1).
Irwandi, I. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Humaniora, 3(1).
Jobe, I., Gosal, T. A. M. R., & Sendow, Y. (2018). Peran kepala desa dalam pengelolaan pasar desa (Studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). Angewandte Chemie International Edition, 6(11).
Silvi, H. (2024). Analisis efektivitas sistem pemungutan retribusi pasar di Pasar Rumbio Kabupaten Kampar. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Warsito, W., Destyarini, N., Prastyanti, R. A., & Elisanti, E. (2023). Kajian hukum terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2012 tentang pungutan pasar desa. AL-MAHHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2).
Yarni, M. (2018). Peranan kepala Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan pasar desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Hukum Respublica, 17(2).
Kamus
Sugono, D., & Yabes, A. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
