Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer
DOI:
https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1248Keywords:
Corruption, Crime, High Military Officials, Law EnforcementAbstract
Corruption crimes are not only committed by civilians, but can be committed by military soldiers, namely the TNI who are educated with discipline. The handling of corruption cases committed by TNI soldiers together with civilians is handled through a connexity trial regulated in the Criminal Procedure Code. Although there are rules governing, there are still discrepancies in law enforcement. The main problems in this study are: (1) Is it appropriate for corruption cases committed by military officials to be tried in the Military Court? (2) What are the obstacles in law enforcement against high-ranking military officials who commit corruption crimes?This research is normative legal research, namely by examining literature or legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from its normative side. The results of this study indicate that: (1) is it appropriate for corruption cases by military officials to be tried in the Military Court: The handling of corruption cases in Basarnas involving active military personnel who are tried in military courts is considered inappropriate because it will create an impression of inconsistent law enforcement, because it contradicts the provisions of Law No.8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power. (2) Obstacles in law enforcement against high-ranking military officials who commit corruption crimes: Corruption crimes involving active military members stem from disharmonization of laws in the provisions of the Military Justice Law, Corruption Court Law, TNI Law, KPK Law, and Criminal Procedure Code. The researcher's suggestion is that to minimize the differences of opinion that continue to emerge, an extensive regulation on connexity should be made so that it can serve as a guideline in handling corruption cases involving military personnel and civil society.
References
Buku
Aditjondro, G. J. (2002). Korupsi kepresidenan di masa Orde Baru dalam mencuri uang rakyat: 16 Kajian korupsi di Indonesia, Buku I. Yayasan Aksara.
Dellyana, S. (1988). Konsep penegakan hukum. Liberty.
Eko, H. (2014). Pendidikan anti korupsi. Penerbit Ombak.
Elwi, D. (2001). Korupsi: Konsep tindak pidana dan pemberantasannya. PT Raja Grafindo Persada.
Hamzah, A. (2014). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. Rajawali Pers.
Hartanti, E. (2023). Tindak pidana korupsi. Sinar Grafika.
Kartono, K. (2003). Patologi sosial. PT Raja Grafindo Persada.
Kristanto, A. T. (2009). Jangan bunuh KPK: Perlawanan terhadap usaha pemberantasan korupsi. Kompas.
Marzuki, P. M. (2007). Penelitian hukum. Kencana Prenada Group.
Muladi, & Arif, B. N. (1984). Penegakan hukum pidana. Rineka Cipta.
Nur, B. W. (2008). Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Laksbang Mediatama.
Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT Raja Grafindo Persada.
Sunggono, B. (2007). Metodologi penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Wiyono, R. (2005). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Karya Ilmiah
Barda, N. A. (1991). Upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip.
Efend, J., dkk. (2016). Kamus istilah hukum populer. Kencana.
Kanter, R. (1985). Hukum pidana militer.
Manan, B. (2004). Hukum positif Indonesia: Satu kajian teoritik. FH UII Press.
Mertokusumo, S. (2017). Mengenal hukum. Liberty.
Muhammad, R. (1994). Korupsi sebagai suatu bentuk white collar crime. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1(2).
Ones, M. (2021). Kewenangan KPK dalam tipikor di lingkungan TNI menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Jurnal Lex Privatum, 9(8).
Salm, M. (2002). Hukum acara peradilan militer di Indonesia (Edisi kedua). Kandar Maju.
Shinta, A. (2015). Implementasi asas lex spesialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(4). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Internet
BBC News. (2024). TNI berkeras dugaan korupsi Kabasarnas diadili di pengadilan militer, pengamat: “Ini akan hidupkan anggapan anggota TNI warga negara kelas satu”. Diakses pada 7 Oktober 2024.
CNN Indonesia. (2018). KPK mengeluh perwira TNI AU persulit usut korupsi helikopter. Diakses pada 26 Maret 2024, dari https://cnnindonesia.com.
CNN Indonesia. (2023). Puspom TNI kewewa KPK soal OTT Kabasarnas: Tak ada koordinasi. Diakses pada 26 Maret 2024, dari https://www.cnn.indonesia.com.
Pinter Politik. (2024). Jalan terjal mengungkap korupsi di tubuh angkatan militer. Diakses pada 28 September 2024, dari https://www.pinterpolitik.com.
Sahartono, E. (2001). Perihal ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi. Buletin Pengawasan, No. 28 & 29 Th. 2001. Diakses pada 23 Maret 2023, dari http://www.google.com/korupsi.
Tempo.co. (2024). Kasus korupsi Bakamla, PT Merial Esa. Diakses pada 26 Maret 2024, dari https://nasional.tempo.co.
Tempo.co. (2024). Kasus suap kepala Basarnas: KPK akui khilaf dan minta maaf ke TNI. Diakses pada 26 Maret 2024, dari https://nasional.tempo.co.
Viva. (2024). Moeldoko: KPK tidak bisa usut pembelian alutsista. Diakses pada 26 Maret 2024, dari http://nasional.news.viva.co.id.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
