Tinjauan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pidana Politik Uang Pada Pemilu
DOI:
https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.161Keywords:
money politics, elections, societyAbstract
Money politics is a gift or promise to bribe someone so that the person does not exercise their rights in a certain way during the general election. The purchase can be in the form of goods or money, as found by researchers regarding the phenomenon of money politics which is still widespread in three regions, namely , Kijang Bintan, Kawal Bintan, and Lingga, people who are still relatively ignorant and have economic constraints are one of the factors in society being entangled in giving and receiving political money. Apart from damaging democracy due to forms of fraud, this problem has a negative impact on the givers and recipients who have clearly violated the provisions of the election law and violated criminal provisions. However, this problem is still difficult to resolve due to the lack of supervision and firm action. This research uses empirical legal research. This research is a legal research method that uses empirical facts taken from people's behavior, both verbally obtained from interviews and behavior carried out through direct observation. The theory used in this research is not to use critical legal theory, in order to find the problems that occur, as well as reveal how much the public understands money politics. So from these problems it can be drawn with the title Review of Community Understanding of Money Politics
References
Amanu, M. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Brawijaya University.
Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi demokrasi dalam sistem mekanis terbuka pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 3(1), 87–104.
Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI, 5(1), 29–41.
Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. Wajah Hukum, 4(1), 52–66.
Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6(1), 20–31.
Herdiana, A., & Wiradirja, I. R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum), 3(1), 12–36.
Khairiah, U., Sipahutar, E. S., & Tanjung, I. (2023). Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilu 2024. Jurnal Normatif, 3(2), 288–296.
Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7(2), 97–107.
Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Yuridis, 5(2), 245–261.
Ningtyas, M. L. V. (2021). Demokrasi Dalam Pemilihan Umum.
Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1), 236–250.
Pratama, I. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasi Politik Uang dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia. SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT, 1, 761–767.
Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 1–14.
Sriyanto, I. (2003). Praktik Politik Uang dalam Perspektif Hukum Pidana. Lex Jurnalica, 1(1), 17924.
Sugiharto, I. (2021). Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya. Penerbit Nem.
UTAMI, F. N. (n.d.). ANALISIS MENGENAI POLITIK UANG PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF KETAATAN DAN.
Yuhandra, E., Rifa’i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Jurnal Ius Constituendum, 8(1), 1–18.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
