Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan bagi Masyarakat

(Studi Kasus di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)

Authors

  • Adi Wahyono Universitas Tidar
  • Rani Pajrin Universitas Tidar
  • Sholihul Hakim Universitas Tidar

DOI:

https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1519

Keywords:

Policy Implementation, Subsidized Fertilizer, Supervision

Abstract

Implementation of subsidized fertilizer policy does not run optimally in Benowo Village and supervision that has never been done by the Purworejo Agriculture Office or from BPP Bener are 2 problems that become the background of this research. The objective of this research was implemented policy on subsidized fertilizer which is focused on farmer groups in Benowo Village and to know the supervision subsidized fertilizer conducted by the Agriculture Office of Purworejo District as an institution authorized to manage subsidized fertilizer and the cooperation of other institutions or agencies related to it. The method of research used was qualitative. Collecting data is done at the research location namely Benowo Village by interview, observations, as well as documentation. After all the data has been collected, continued data selection based on similarities that proved the truth. Results with descriptive a method to accomplish valid research objectives. Research results and discussion obtained of the problem formulation was the implementation of the subsidized fertilizer policies in Benowo true existence is not running optimally because of the problem of fertilizer application that occurs. The second problem formulation is to produce a picture of supervision that is less attention from the Department of Agriculture regarding subsidized fertilizers. So that the resulting conclusions and also suggestions in essence that the Government and the Agriculture Office are more active in providing solutions to the problems of implementing policies and supervision of subsidized fertilizers in Benowo Village on an ongoing basis.

References

Agus, E., & Ratih, D. (2012). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gave Media.

Antoro, dkk. (2018). Kebijakan subsidi dalam kaitannya dengan rencana penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk menuju kedaulatan pangan di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2), 41.

Azhar, M., & Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

Bachtiar. (2018). Metode penelitian hukum. UNPAM Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (n.d.). Purworejo Kabupaten. Retrieved January 6, 2025, from https://purworejokab.bps.go.id

Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 212-325.

Defita, I. (2023). Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Sungai Tarab. Skripsi, Universitas Negeri Padang.

Dewi Kusuma, & Suluh, D. (2022). Buku ajar kebijakan publik proses, implementasi, dan evaluasi. Penerbit Samudra Biru.

Heliaantoro, dkk. (2018). Perspektif praktek kebijakan subsidi dalam kaitannya dengan rencana penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk menuju kedaulatan pangan di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2), 37.

Isbah, dkk. (2016). Analisis peran sektor pertanian dalam perekonomian dan kesempatan kerja di Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 8(19), 67.

Isharyanto. (2016). Teori hukum. WR Penerbit.

Jami, F. (2016). Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. Publika: Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara, 5(4), 1256-4331.

Marzuki, P. M. (2011). Penulisan hukum. Kencana Prenada Media Group.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Nugroho, S., Sapto, F., Farkhani, S., & Haryani, A. T. (2020). Metodologi riset hukum. Oase Pustaka.

Nurdin, dkk. (2024). Analisis implementasi kebijakan food estate dalam upaya perlindungan keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Talenta: Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 3(1), 50-59.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Purba, S., Irawan, B., & dkk. (2022). Kebijakan publik. Get Press.

Ramdhani, A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1-12.

Setiawan, S. (2023). Strategi penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 10.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.

Subarsono, A. G. (2011). Analisis kebijakan publik (Konsep, teori, dan aplikasi). Pustaka Pelajar.

Sulaiman, A., Amran, dkk. (2018). Kebijakan penyelamat swasembada pangan. IAARD Press.

Sulaiman. (2018). Paradigma dalam penelitian hukum. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 255-272.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. Jurnal Serambi Hukum, 16(02), 101-113.

Suyanto. (2022). Penelitian hukum pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan. Unigres Press.

Tachjan. (2006). Implementasi kebijakan publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan & Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.2/297/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

Suhardi Duka. (2024, April 29). Distribusi pupuk subsidi masih terkendala. Emedia DPR. Retrieved September 25, 2024, from https://emedia.dpr.go.id/2024/04/29/suhardi-duka-distribusi-pupuksubsidi-masih-terkendala/

Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2024, August 1). Distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi alami berbagai tantangan. Retrieved August 1, 2024, from https://purworejokab.go.id/web/read/3277/distribusi-dan-pemanfaatan-pupuk-bersubsidi-alami-berbagai-tantangan.html

Antara News. (2024, October 27). Prabowo minta kementerian kejar swasembada pangan dalam empat tahun. Retrieved October 27, 2024, from https://www.antaranews.com/berita/4424933/prabowo-minta-kementerian-kejar-swasembada-pangan-dalam-empat-tahun

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Detik News. (2024, November 12). Penyalahgunaan pupuk subsidi di Pasuruan dibongkar, 2,8 ton disita. Retrieved November 12, 2024, from https://www.detik.com/jatim/hukumdankriminal/d7635515/penyalahgunaan-pupuk-subsidi-di-pasuruan-dibongkar-2-8-ton-disita

Downloads

Published

2025-04-24

How to Cite

Adi Wahyono, Rani Pajrin, & Sholihul Hakim. (2025). Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan bagi Masyarakat : (Studi Kasus di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo). Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 2(2), 183–195. https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1519